You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Tim Gang Hijau KPKP DKI JAkarta Survei Pemukiman Warga di Maphar
photo Folmer - Beritajakarta.id

Permukiman di Maphar Disurvei untuk Program Gang Hijau

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta melakukan survei ke permukiman warga di Jalan Kebon Jeruk XII RW 05 dan 07 Kelurahan  Maphar, Taman Sari. Survei ke permukiman warga tersebut dilakukan untuk pelaksanaan program Gang Hijau.

40 lokasi yang disurvei berdasarkan usulan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan lurah

Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Jakarta Barat, Renova Ida Siahaan mengatakan, Gang Hijau merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam rangka menghijaukan Ibukota.

"Tujuan kegiatan ini adalah menciptakan Gang Hijau serta meningkatkan konsumsi sayuran organik dan penggunaan tanaman toga untuk keluarga," katanya, Selasa (23/2).

Hutan Kota Ciracas Ditanami 1.200 Pohon

Ia menyampaikan, tim survei dari bidang pertanian Dinas KPKP DKI Jakarta telah melakukan survei program Gang Hijau ke 40 lokasi yang tersebar di delapan wilayah kecamatan se-Jakarta Barat.

"40 lokasi yang disurvei berdasarkan usulan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan lurah. Tahun 2016, kami menargetkan 25 hingga 30 lokasi Gang Hijau baru di Jakarta Barat," ujarnya.

Menurutnya, pemukiman warga yang nantinya terpilih masuk dalam program Gang Hijau 2016 akan diberikan berbagai macam tanaman.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1177 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1153 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye931 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye919 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye840 personBudhi Firmansyah Surapati